Page 23 - Kelas X PPKn BS press
P. 23
Kewenangan Presiden Republik
Kewenangan Presiden Republik
Indonesia sebagai Kepala
Indonesia sebagai Kepala Negara
Pemerintahan
c. Membuat perjanjian d. Membentuk suatu dewan
internasional lainnya dengan pertimbangan yang bertugas
persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2). memberikan nasihat dan
d. Menyatakan keadaan bahaya pertimbangan kepada presiden
(Pasal 12). (Pasal 16).
e. Mengangkat dan
e. Mengangkat duta dan konsul.
Dalam mengangkat duta, memberhentikan menteri-
Presiden memperhatikan menteri (Pasal 17 ayat 2).
pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat f. Membahas dan memberi
1 dan 2). persetujuan atas RUU bersama
DPR serta mengesahkan RUU
(Pasal 20 ayat 2 dan 4).
f. Menerima penempatan
duta negara lain dengan g. Menetapkan peraturan
memperhatikan pertimbangan pemerintah sebagai pengganti
DPR undang-undang dalam
(Pasal 13 Ayat 3). kegentingan yang memaksa
g. Memberi grasi, rehabilitasi (Pasal 22 ayat 1).
dengan memperhatikan h. Mengajukan RUU APBN untuk
pertimbangan Mahkamah Agung dibahas bersama DPR dengan
(Pasal 14 Ayat 1). memperhatikan pertimbangan
DPD (Pasal 23 ayat 2).
h. Memberi amnesti dan abolisi
dengan memperhatikan i. Meresmikan keanggotaan
pertimbangan DPR BPK yang dipilih DPR dengan
(Pasal 14 ayat 2). memperhatikan pertimbangan
DPD (Pasal 23F ayat 1).
i. Memberi gelar, tanda jasa, dan
lain-lain tanda kehormatan yang j. Menetapkan hakim agung dari
diatur dengan undang-undang calon yang diusulkan Komisi
(Pasal 15). Yudisial dan disetujui DPR
(Pasal 24A ayat 3).
k. Mengangkat dan
memberhentikan anggota Komisi
Yudisial dengan persetujuan DPR
(Pasal 24 B ayat 3).
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 11
