Page 35 - Kelas X PPKn BS press

2. Implementasi Pancasila
Pancasila yang termuat dalam
Info Kewarganegaraan
Pembukaan UUD 1945 merupakan
landasan bangsa Indonesia yang Nilai-Nilai Pancasila
mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dijabarkan dalam setiap
peraturan perundang-
dimensi spiritual, dimensi kultural, dan undangan yang telah ada,
dimensi institusional. Dimensi spiritual baik itu ketetapan, keputusan,
kebijakan pemerintah, program-
mengandung makna bahwa Pancasila
program pembangunan dan
mengandung nilai-nilai keimanan dan peraturan-peraturan lain yang
ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha pada hakikatnya merupakan
penjabaran nilai-nilai dasar
Esa sebagai landasan keseluruhan nilai Pancasila.
dalam falsafah negara. Hal ini termasuk
pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang
Maha Esa perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud.
Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan
landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar
negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus
sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan
dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan
Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan
bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan
hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan

tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap
peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi
oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan
tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila
pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak
melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan
korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Nilai
spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance yang selama
ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 23