Page 37 - Kelas X PPKn BS press
P. 37
merupakan nilai hakiki yang harus termanisfestasikan dalam simbol-simbol
kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan
hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai
falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan
dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu
kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang
mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus
dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar
tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Selain
itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan
pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan
dan ketentuan yang sudah digariskan.
3. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Pengkajian Pancasila secara ilosois dimaksudkan untuk mencapai
hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna
nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan
mempunyai nilai ilosois. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus
berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 sebagai berikut.
a. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
1) Pengakuan adanya causa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang
Maha Esa.
2) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan
beribadah menurut agamanya.
3) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan
memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
4) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
5) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama,
toleransi antarumat dan dalam beragama.
6) Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman
warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konlik antar agama.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 25
