Page 24 - MODUL DIGITAL GEOGRAFI_Neat
P. 24

3. RENCANA TATA RUANG BELUM CUKUP EFEKTIF SEBAGAI ALAT

                        KENDALI PEMBANGUNAN


                               Penyimpangan  tata  ruang  terjadi  hamper  semua  kota  dan  daerah  di

                        Indonesia.  Di  kota-kota  besar,  penyimpangan  tersebut  bahkan  sudah  sampai  ke
                        tahap  yang  menghawatirkan  karena  dampak  yang  ditimbulkannya  sangat

                        meresahkan masyarakat contohnya kemacetan lalu lintas, kesemrawutan bangunan,

                        pencemaran  dan  penurunan  kualitas  lingkungan  . Lingkungan  yang  semula asri
                        menjadi bising dan kumuh.


                        4.  PEMERINTAH  KURANG  MEMILIKI  KEMAMPUAN  UNTUK

                        MENGANTISIPASI PERSOALAN TATA RUANG DI MASA YANG AKAN

                        DATANG


                               Kadang- kadang pemerintah kurang mampu mengatasi persoalan di masa
                        depan  yang  begitu  cepat  perkembangannya.  Contohnya  proyek  monorel  yang

                        mengalami     hambatan    dalam    pembangunannya.      Hal   ini   disebabkan

                        kekurangmampuan dalam bidang perencanaan tata ruang wilayah.


                               Kurang  matangnya  perencanaan tata  ruang  kota  di tambah  inkonsistensi

                        pemerintah dalam perencanaan tata ruang dapat berdampak kurang terkendalinya
                        peregerakan  masyarakat,  seperti  terjadinya  urbanisasi,  banyaknya  kendaraan

                        bermotor yang mengakibatkan kemacetan.


                        5.  TIDAK  ADANYA  KETEGASAN HUKUM BAGI SESEORANG  YANG

                        MELANGGAR TATA RUANG


                               Setiap  orang  yang  melakukan  penyimpangan  penggunaan  rencana  tata

                        ruang tidak pernah diberi sanksi. Akibatnya, penyimpangan penggunaan tata ruang
                        dianggap  biasa  dan  tidak  pernah  diberi  sanksi.  Akibatnya,  penyimpangan

                        penggunaan tata ruang di anggap biasa dan tidak punya arti apa-apa. Kondisi ini
                        berakibat kesemrawutan pelaksanaan tata ruang wilayah.











                                                              17
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29