Page 79 - MODUL KEWARGANRGARAAN EKONOMI 2021'B Kel.03

2. Kekebalan diplomatik penuh dan hak istimewa tidak tersedia

bagi perwakilan negara-negara de facto yang diakui secara
hukum.
3. Karena sifatnya yang sementara, pengakuan de facto secara
teoritis dapat ditarik kembali.

4. Suatu wilayah jajahan yang memperoleh kemerdekaan dari
suatu negara berdaulat yang diakui secara de jure harus diakui

juga. Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal
17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, unsur-unsur
negara terpenuhi. Mesir memberi pengakuan pertamanya pada

10 Juni 1947. Libanon, Arab Saudi, Afghanistan, Suriah, dan
Burma semuanya kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia.
Selama Perundingan Linggarjati pada tahun 1947, Belanda

memberi Republik Indonesia pengakuan de facto untuk wilayah
Jawa, Madura , dan Sumatera. Sementara itu, pada 27 Desember
1949, pada Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda

memberikan pengakuan de jure. Kenyataannya, masalah
pengakuan negara baru lebih bersifat politis daripada legal. Hal

ini menunjukkan bahwa pertimbangan politik akan memiliki
dampak yang lebih besar pada negara lain memberikan
pengakuan atau tidak. Pengakuan adalah tindakan bebas oleh

negara lain yang mengakui organisasi politik, independensi, dan
kepatuhan dengan kewajiban hukum internasional dari suatu
wilayah tertentu dalam menjadi bagian dari komunitas

internasional secara keseluruhan Starke mengatakan bahwa
tindakan mengakui sesuatu dapat dilakukan secara eksplisit,
seperti dengan menyatakannya dalam nota diplomatik, pesan

pribadi dari kepala negara atau menteri luar negeri, pernyataan
parlemen, atau perjanjian. Pengakuan juga dapat dilakukan

secara tersirat, seperti ketika negara yang mengakui pemerintah
baru untuk memiliki hubungan tertentu. Ada dua hipotesis yang
bersaing mengenai pengakuan:

78