Page 112 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 112
Ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonke-
menterian menyampaikan kepada pemrakarsa mengenai
hasil perumusan akhir rancangan undang-undang yang
telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota pani-
tia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian pada
setiap lembar naskah rancangan undang-undang yang diser-
tai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya.
Untuk penyusunan rancangan undang-undang di luar
Prolegnas yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, menyata-
kan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan di luar
Prolegnas terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi dan
selanjutnya Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum untuk mendapatkan persetujuan bersama
dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan.
4. Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ikhwal
kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014, presiden menugaskan penyusunan
rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai
dengan materi yang akan diatur dalam peraturan pemerintah
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 57
