Page 116 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 116
yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perun-
dang-undangan bertindak sebagai sekretaris panitia antarke-
menterian dan/atau antarnonkementerian.
Pertanyaan 44
Siapakah yang dapat menjadi pemrakarsa dalam penyusunan pera-
turan perundang-undangan di tingkat pusat?
Jawaban:
Pihak yang dapat menjadi pemrakarsa dalam penyusunan pera-
turan perundang-undangan di pusat, terdiri atas:
1. menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian
untuk penyusunan rancangan undang-undang, rancangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan
peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden; dan
2. pimpinan unit eselon I atau pejabat yang setingkat untuk
rancangan peraturan perundang-undangan lainnya
(rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga
pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan
lembaga nonstruktural).
Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di
bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui
menteri yang mengoordinasikan. Dengan demikian, lembaga
40
pemerintah nonkementerian dapat mengajukan rancangan
undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan
peraturan presiden melalui menteri yang mengoordinasikan.
40 Indonesia, Undang-Undang tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008, LN Tahun Nomor, Pasal 25 ayat (2).
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 61
