Page 120 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 120
peraturan perundang-undangan terdapat pada kewenangan peng-
ambilan keputusan, baik terkait aspek substansi maupun teknik
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam
tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian,
pengambilan keputusan merupakan kewenangan ketua panitia
antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang ditunjuk
oleh pemrakarsa. Dalam tahap tersebut, Kementerian Hukum
dan kementerian terkait lainnya yang menjadi anggota panitia
antarkementerian dan/atau antarnonkementerian berada dalam
posisi pihak yang diundang untuk memberikan masukan terhadap
rancangan perundang-undangan yang disusun.
Pemrakarsa selaku pihak yang mengoordinasikan panitia
antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dapat mene-
rima atau menolak masukan yang diberikan oleh anggota panitia
antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sesuai dengan
garis dan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemrakarsa.
Sedangkan dalam proses pengharmonisasian, pembu-
latan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perun-
dang-undangan, kewenangan pengambilan keputusan berada
pada Kementerian Hukum selaku koordinator pengharmonisa-
sian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan
perundang-undangan. Kementerian Hukum selaku koordinator
dalam pengharmonisasian tersebut tentunya berada pada posisi
yang tidak berkepentingan terhadap rancangan yang disusun
sehingga pengambilan keputusan pada tahap pengharmonisa-
sian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan pera-
turan perundang-undangan dapat dilakukan secara lebih objektif
dengan mempertimbangkan masukan yang ada sehingga meng-
hasilkan keputusan.
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 65
