Page 124 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 124

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
            PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN
            PERUNDANG-UNDANGAN
            Pertanyaan 51

            Apa yang dimaksud dengan pengertian pengharmonisasian, pembu-
            latan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perun-
            dang-undangan?
                Jawaban:
                Istilah pengharmonisasian, pembulatan,  dan pemantapan
                konsepsi secara etimologis adalah sebagai berikut. 42
                1.  Pengharmonisasian
                    Pengertian pengharmonisasian adalah kegiatan untuk
                    mengharmonisasian atau menyelaraskan. Dalam bahasa
                    Inggrisnya berasal dari kata harmonize diartikan bring into
                    harmony dan harmoni diartikan sebagai pleasing combina-
                    tion of related things.

                        Kusnu Goeniadhie menyimpulkan makna harmoni-
                    sasi adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan,
                    kesesuain, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara
                    berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor
                    tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk suatu kese-
                    luruhan dari undang-undang sebagai bagian dari sistem.
                                                                       43
                2.  Pembulatan
                    Pembulatan mengandung makna untuk membentuk menjadi
                    bulat atau membentuk kepaduan, keutuhan sebagai suatu



                 42 Buku  Panduan  Pengharmonisasian,  Pembulatan,  dan  Pemantapan  Konsepsi  Rancangan
            Peraturan  Perundang-undangan,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  Direktorat  Jenderal  Peraturan
            Perundang-undangan, Tahun 2010.
                 43  Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum, Surabaya, 2006, hal 62



                         PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN          69
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129