Page 122 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Selain keanggotaan tersebut, pemrakarsa dapat mengikut-
sertakan ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai
permasalahan yang berkaitan dengan materi rancangan peraturan
perundang-undangan yang disusun.
Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian
dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa dan
kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang menyelengga-
rakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada
lembaga pemrakarsa, yang secara fungsional bertindak sebagai
sekretaris panitia antarkementerian dan/atau antarnonkemen-
terian.
Rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonke-
menterian menitikberatkan pembahasan pada permasalahan
yang bersifat prinsipil antara lain mengenai dasar kewenangan
pembentukan peraturan perundang-undangan, pokok pikiran,
lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan, arah penga-
turan, dan harmonisasi konsepsi. Dalam tahap panitia antar-
kementerian dan/atau antarnonkementerian dilakukan penyu-
sunan rancangan peraturan perundang-undangan yang meliputi
penyiapan, pengolahan, dan perumusan oleh biro hukum atau
satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan
perundang-undangan pada instansi pemrakarsa. Kegiatan penyu-
sunan tersebut menghasilkan draft rancangan peraturan perun-
dang-undangan yang akan dijadikan bahan dan sepakati bersama
oleh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonke-
menterian. Rancangan peraturan perundang-undangan yang
telah disepakati oleh seluruh anggota panitia antarkementerian
dan/atau antarnonkementerian selanjutnya disampaikan oleh

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 67