Page 126 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh
dalam kerangka sistem hukum nasional.
44
Pertanyaan 52

Siapa yang berwenang melakukan koordinasi pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perun-
dang-undangan di tingkat pusat?
Jawaban:
Yang berwenang melakukan koordinasi pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan
perundang-undangan di tingkat pusat sebagai berikut.

1. Menteri Hukum berwenang mengoordinasikan pengharmo-
nisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
undang-undang yang berasal dari presiden, rancangan pera-
turan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden.
Selain itu Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal berwe-
nang mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri,
rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkemente-
rian, atau rancangan peraturan dari Lembaga Nonstruktural,
dengan menugaskan Perancang Peraturan Perundang-
undangan untuk melakukan pengharmonisasian. 45
2. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus
menangani bidang legislasi (Badan Legislasi) berwenang

44 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara dan Prosedur
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015, BN Tahun Nomor, Pasal 1.
45 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengharmonisasian Rancangan
Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan
Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018, BN Tahun 2018 Nomor 1134.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 71