Page 128 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 128
Pertanyaan 54
Bagaimana proses pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri, rancangan pera-
turan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan
dari lembaga nonstruktural?
Jawaban:
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga
pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari
lembaga nonstruktural oleh perancang dilakukan melalui permo-
honan secara tertulis dari pemrakarsa (menteri, pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, atau pimpinan lembaga nonstruktu-
ral) kepada Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan dengan melampirkan naskah urgensi atau
gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi
muatan dan rancangan yang akan diharmonisasikan. 46
Pertanyaan 55
Persyaratan apa yang harus dipenuhi agar suatu rancangan peraturan
perundang-undangan untuk dapat dilakukan proses pengharmo-
nisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perun-
dang-undangan?
Jawaban:
Dalam Permenkumham 23/2018 diatur persyaratan penghar-
monisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 47
46 Ibid, Pasal 5.
47 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Dan Prosedur
Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015, BN Tahun 2015 Nomor
1257, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 73
