Page 132 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

c. Rancangan peraturan presiden tidak masuk dalam
daftar program penyusunan peraturan presiden.
Kementerian Hukum melalui direktorat jenderal
peraturan perundang-undangan melakukan pemeriksaan
administratif terhadap permohonan dan dokumen terse-
but. Dalam hal permohonan dan dokumen tersebut belum
lengkap, kementerian/lembaga pemohon diberikan kesem-
patan untuk melengkapinya. Jika kementerian/lembaga
pemohon tidak melengkapi persyaratan, Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan mengembalikan permo-
honan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan
perundang-undangan tersebut secara tertulis kepada kemen-
terian/lembaga pemohon.
Dalam praktiknya, di tengah proses pengharmonisa-
sian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
peraturan perundang-undangan sering kali ditemukan
adanya kendala yang menghambat kelancaran proses peng-
harmonisasian, pembulatan, dan pemantapan antara lain
adanya penambahan substansi atau materi muatan baru
yang mengakibatkan perubahan konsepsi materi penga-
turan yang membutuhkan pencermatan dan kajian secara
mendalam. Kendala tersebut sedianya tidak terjadi dalam
proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
dan sudah secara tuntas dibahas dan disepakati pada tahap
panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
Dalam kondisi demikian atau berdasarkan keputusan rapat,
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat
mengembalikan rancangan peraturan perundang-undangan
tersebut kepada pemrakarsa untuk disempurnakan kembali

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 77