Page 135 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 135

2.  Dalam hal pada rapat tim kecil terdapat permasalahan,
                    permasalahan tersebut dilaporkan pada rapat pleno tingkat
                    pimpinan tinggi pratama atau pimpinan tinggi madya untuk
                    mendapatkan keputusan.
                3.  Dalam hal permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan
                    pada rapat pleno, akan dilakukan pembahasan dan diputus-
                    kan pada rapat tingkat menteri.
                4.  Dalam hal permasalahan tersebut juga tidak dapat diselesai-
                    kan pada rapat tingkat menteri, Menteri Hukum menyampai-
                    kan permasalahan kepada menteri koordinator sesuai dengan
                    bidangnya untuk diputuskan pada rapat tingkat menteri
                    koordinator.
                5.  Hasil keputusan pada rapat tingkat menteri koordinator diru-
                    muskan dalam rancangan peraturan perundang-undangan
                    dan disepakati dalam rapat pleno.
                6.  Dalam hal rapat koordinasi tingkat menteri koordinator tidak
                    menghasilkan keputusan, Menteri Hukum menyampaikan
                    permasalahan tersebut kepada presiden untuk mempero-
                    leh arahan. Arahan presiden tersebut dirumuskan dalam
                    rancangan peraturan perundang-undangan dan disepakati
                    dalam rapat pleno.

            Pertanyaan 59
            Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengharmonisasian,
            pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perun-
            dang-undangan?

                Jawaban:
                Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengharmonisasian,
                pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan
                perundang-undangan paling sedikit/minimal mencakup dua



         80             BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140