Page 138 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Selain pihak sebagaimana dimaksud di atas, juga diikutser-
takan:
1. perancang peraturan perundang-undangan yang diikutser-
takan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perun-
dang-undangan; 51
2. analis hukum sesuai kebutuhan; 52
3. analis legislatif dalam pembentukan undang-undang, pera-
turan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/
kota; dan
53
4. masyarakat dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk
berpartisipasi memberikan masukan secara lisan dan/atau
tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perun-
dang-undangan. 54

Pertanyaan 61

Apa yang menjadi indikator bahwa suatu rancangan peraturan presi-
den dinyatakan mendesak sehingga proses pembahasannya secara
serta merta dapat langsung dilakukan oleh pemrakarsa dengan meli-
batkan Kementerian Hukum, menteri/pimpinan LPNK, dan/atau
lembaga lain terkait?
Jawaban:
Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
menyatakan bahwa “Dalam hal penyusunan rancangan peraturan

51 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU
Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 98 ayat (1). Indonesia,
Peraturan Pemerintah tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya, PP Nomor 59 Tahun 2015, LN
Tahun 2015 Nomor 186, TLN Nomor 5729.
52Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 13 Tahun 2022, LN
Tahun 2022 Nomor 143, TLN Nomor 6801, Pasal 98 ayat (1a).
53 Ibid, Pasal 99.
54 Ibid, Pasal 96.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 83