Page 140 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 140
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah
Republik Indonesia dapat melakukan persyaratan (reservasi)
dan/atau pernyataan (deklarasi) terhadap suatu perjanjian inter-
nasional, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional
tersebut.
Persyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penan-
datangan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada
saat pengesahan perjanjian tersebut melalui undang-undang atau
peraturan presiden. Persyaratan dan pernyataan yang ditetapkan
Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat
melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan
dalam perjanjian internasional.
Penolakan dapat dilakukan karena alasan formil atau mate-
riil. Penolakan karena alasan formil dilakukan apabila perjanjian
internasional tersebut tidak memenuhi prosedur sebagaimana
ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut dan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Penolakan karena alasan mate-
riil dilakukan apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terjadi penolakan, Kementerian Hukum mela-
kukan pengembalian terhadap rancangan undang-undang atau
rancangan peraturan presiden disertai alasan, antara lain penge-
sahan perjanjian internasional tersebut belum memenuhi prose-
dur. Jika dalam perjanjian internasional tersebut ditemukan perlu
adanya reservasi atau deklarasi terhadap satu atau beberapa keten-
tuan maka perlu dilakukan pencantuman ketentuan pasal atau
beberapa pasal mana yang dilakukan reservasi atau deklarasi.
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 85
