Page 232 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 232

Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan
                    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
                    1945. Unsur filosofis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsi-
                    derans, termasuk yang mengandung historis.
                2.  Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang
                    dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
                    berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari
                    2 (dua) konsiderans.
                3.  Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang diben-
                    tuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi
                    kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang
                    telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna
                    menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
                    Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.
                    Contoh:
                       ›  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang
                        Kebidanan
                        Contoh:

                        Menimbang:
                        1)  bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan
                            kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan
                            batin, sehingga mampu membangun masyara-
                            kat, bangsa, dan negara sebagaimana diamanatkan
                            dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
                            Indonesia Tahun 1945; (unsur filosofis)
                        2)  bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat
                            khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilak-
                            sanakan oleh bidan secara bertanggung jawab,
                            akuntabel, bermutu, aman, dan berkesinambungan,




                           TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN           177
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237