Page 237 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 237

Jawaban:
                Dalam merumuskan konsiderans peraturan pemerintah tanpa
                perintah secara tegas dari undang-undang harus memuat:
                1.  alasan diperlukannya pembentukan peraturan pemerintah
                    tersebut yang memuat pokok pikiran filosofis, sosiologis,
                    dan/atau yuridis; dan
                2.  khusus untuk merumuskan pokok pikiran yuridis harus
                    menyebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar
                    untuk dilaksanakan dalam peraturan pemerintah.
                    Contoh:

                    Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang
                    Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga
                    Negara Asing.
                    Menimbang:
                    a.  bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh
                        warga negara asing di Indonesia perlu menghormati
                        kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,
                        memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,
                        serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyara-
                        kat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di
                        Indonesia;

                    b.  bahwa untuk menciptakan tertib administrasi penye-
                        lenggaraan organisasi kemasyarakatan yang didirikan
                        oleh warga negara asing di Indonesia sebagaimana
                        dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai
                        pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan
                        pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan
                        yang didirikan oleh warga negara asing serta tata cara
                        pengenaan sanksi bagi organisasi kemasyarakatan



         182            BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242