Page 243 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 243
2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai-
mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu;
Pertanyaan 147
Bagaimana perumusan konsiderans peraturan pemerintah, peraturan
presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang meru-
pakan perubahan?
Jawaban:
Rumusan konsiderans terhadap perubahan peraturan pemerin-
tah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/
komisi harus mencantumkan “alasan diperlukannya perubahan”
atas suatu peraturan perundang-undangan dapat berupa rumusan
yang memuat pokok pikiran “sosiologis dan/atau yuridis”.
Perubahan peraturan perundang-undangan pelaksanaan di
bawah undang-undang “tidak perlu mencantumkan pasal yang
mendelegasikannya karena sudah ada di peraturan yang akan
diubah, kecuali terdapat pasal pendelegasian baru” yang materi
188 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT