Page 243 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 243

2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
                    yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
                    Peredaran Bruto Tertentu; dan
                b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                    dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
                    4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang
                    Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai-
                    mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
                    Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
                    atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
                    Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
                    Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
                    atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
                    Tertentu;

            Pertanyaan 147
            Bagaimana perumusan konsiderans peraturan pemerintah, peraturan
            presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang meru-
            pakan perubahan?

                Jawaban:
                Rumusan konsiderans terhadap perubahan peraturan pemerin-
                tah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/
                komisi harus mencantumkan “alasan diperlukannya perubahan”
                atas suatu peraturan perundang-undangan dapat berupa rumusan
                yang memuat pokok pikiran “sosiologis dan/atau yuridis”.
                    Perubahan peraturan perundang-undangan pelaksanaan di
                bawah undang-undang “tidak perlu mencantumkan pasal yang
                mendelegasikannya karena sudah ada di peraturan yang akan
                diubah, kecuali terdapat pasal pendelegasian baru” yang materi





         188            BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248