Page 247 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 247

Contoh:
                Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan
                Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
                dengan Kontrak bagi Hasil Gross Split.
                 Menimbang:     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D
                                Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
                                Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
                                kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
                                Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
                                Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
                                1983 tentang Pajak Penghasilan dan untuk
                                melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (1)
                                Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
                                Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
                                Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai-
                                mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
                                Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
                                Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
                                8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
                                Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
                                Mewah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
                                tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan
                                Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan
                                Kontrak Bagi Hasil Gross Split.


            DASAR HUKUM
            Pertanyaan 150

            Apa yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum peraturan perun-
            dang-undangan?




         192            BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252