Page 250 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 250

Tahun 1945 yang substansinya melingkupi undang-
                        undang tersebut (jika ada).
                3.  Dasar hukum  undang-undang  pencabutan  Peraturan
                    Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
                    a.  Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang
                        Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk
                        undang-undang pencabutan Peraturan Pemerintah
                        Pengganti Undang-Undang yang berasal dari Dewan
                        Perwakilan Rakyat.
                    b.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-
                        Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
                        untuk undang-undang pencabutan peraturan peme-
                        rintah pengganti undang-undang yang berasal dari
                        Presiden.


            Pertanyaan 152

            Apakah peraturan perundang-undangan yang akan diubah perlu
            dicantumkan dalam dasar hukum mengingat?
                Jawaban:
                Peraturan perundang-undangan yang akan diubah dengan pera-
                turan perundang-undangan yang akan dibentuk dicantumkan
                dalam dasar hukum. 78
                Contoh 1:

                Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
                Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan
                Transaksi Elektronik.


                 78 Indonesia, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
            Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 143, TLN
            Nomor 6801, Lampiran II Angka 41a.



                           TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN           195
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255