Page 252 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 252
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6553);
Pertanyaan 153
Apakah peraturan perundang-undangan yang akan diubah dengan
peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus
yang akan dibentuk, perlu dicantumkan dalam dasar hukum? 79
Jawaban:
Peraturan perundang-undangan yang akan diubah dengan pera-
turan perundang-undangan yang menggunakan metode omni-
bus yang akan dibentuk, dapat tidak dicantumkan dalam dasar
hukum.
Pertanyaan 154
Apakah peraturan perundang-undangan yang materi muatannya telah
diubah dengan peraturan perundang-undangan yang menggunakan
metode omnibus perlu dicantumkan dalam dasar hukum?
Jawaban:
Jika materi muatan yang diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan, selain yang telah diubah dengan peraturan
perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus,
akan diubah kembali maka peraturan perundang-undangan yang
materinya telah diubah dengan metode omnibus tersebut harus
dicantumkan dalam dasar hukum. 80
79 Ibid, Lampiran II Butir 41b.
80 Ibid, Lampiran II Butir 41c.
TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 197