Page 252 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 252

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
                    2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
                    Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran
                    Negara Republik Indonesia Nomor 6553);

            Pertanyaan 153
            Apakah peraturan perundang-undangan yang akan diubah dengan
            peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus
            yang akan dibentuk, perlu dicantumkan dalam dasar hukum? 79

                Jawaban:
                Peraturan perundang-undangan yang akan diubah dengan pera-
                turan perundang-undangan yang menggunakan metode omni-
                bus yang akan dibentuk, dapat tidak dicantumkan dalam dasar
                hukum.

            Pertanyaan 154

            Apakah peraturan perundang-undangan yang materi muatannya telah
            diubah dengan peraturan perundang-undangan yang menggunakan
            metode omnibus perlu dicantumkan dalam dasar hukum?
                Jawaban:
                Jika materi muatan yang diatur dalam peraturan perun-
                dang-undangan, selain yang telah diubah dengan peraturan
                perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus,
                akan diubah kembali maka peraturan perundang-undangan yang
                materinya telah diubah dengan metode omnibus tersebut harus
                dicantumkan dalam dasar hukum. 80





                 79 Ibid, Lampiran II Butir 41b.
                 80 Ibid, Lampiran II Butir 41c.



                           TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN           197
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257