Page 320 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 320

seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perun-
                    dang-undangan yang sudah ada dan akan dicabut, dalam
                    peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas
                    diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi
                    muatan peraturan perundang-undangan yang lama.
                                                                   96
                2.  Untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang telah
                    diundangkan dan telah berlaku gunakan frasa “dicabut dan
                    dinyatakan tidak berlaku”.
                    Contoh:
                    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
                    Peraturan Perundang-undangan:
                                       Pasal 102

                    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
                    Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
                    Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
                    Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
                    Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinya-
                    takan tidak berlaku.
                    Contoh:
                    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
                    Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
                    Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 

                        Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-
                    Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan
                    Kedudukan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan
                    Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
                    Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
                    Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
                 96 Ibid, butir 143 Lampiran II.



                           TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN           265
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325