Page 323 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 323

Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan
                        dinyatakan tidak berlaku.

            Pertanyaan 213

            Bagaimana dengan pencabutan peraturan perundangan-undangan
            yang tidak diundangkan dalam LNRI, TLNRI dan BNRI, TBNRI
            apakah dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan?
                Jawaban:
                Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
                memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk
                atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwe-
                nang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perun-
                dang-undangan.

                    Berdasarkan definisi peraturan perundang-undangan terse-
                but dapat dijabarkan bahwa peraturan tertulis, dibentuk atau dite-
                tapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
                prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
                    Prosedur yang ditetapkan dalam peraturan parun-
                dang-undangan dimaksud sebagaimana tertuang dalam Undang-
                Undang Nomor 12 Tahun 2011 yakni tahapan perencanaan,
                penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
                pengundangan.
                    Dalam hal ini, jika suatu peraturan perundang-undangan tidak
                susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
                dapat dimaknai bukan sebagai peraturan perundang-undangan.
                Oleh karena itu, proses pencabutan peraturan yang bukan meru-
                pakan peraturan perundang-undangan setelah adanya Undang-
                Undang Nomor 12 Tahun 2011 dilakukan dengan mekanisme
                sendiri yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan.




        268             BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328