Page 335 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Penjelasan ini menjadi definisi pada Pasal 1 angka 18
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas
Veteriner dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor
3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan
rumusan “Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa
yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan
kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.”
Contoh 2:
Penjelasan Pasal 98 ayat (1) UU P3

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-
undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tang-
gung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan ini menjadi batasan pengertian pada Pasal 1
angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaannya, dengan rumusan “Perancang Peraturan
Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah
Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional
perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaku-
kan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan
penyusunan instrumen hukum lainnya.”

Pertanyaan 227
Apakah setiap peraturan perundang-undangan perlu ada penjelasan?

280 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT