Page 5 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 5
Sejalan dengan itu, diperlukan agenda strategis di bidang pera-
turan perundang-undangan salah satunya dengan melakukan refor-
masi regulasi (regulatory reform) yang bertujuan untuk mengatasi
inkonsistensi dan over regulasi yang berpotensi menghambat program
prioritas pembangunan. Pembentukan regulasi yang taat asas meru-
pakan suatu keniscayaan dan menjadi suatu kebijakan strategis agar
regulasi yang dibentuk memberikan kepastian hukum baik bagi penye-
lenggara negara, pelaku usaha, maupun masyarakat demi terwujudnya
sistem regulasi yang adaptif dan taat asas. Kebijakan strategis untuk
mendukung hal tersebut juga perlu dilakukan melalui penguatan
harmonisasi peraturan perundang-undangan, penataan, pembaruan
dan simplifikasi peraturan perundang-undangan. Selain itu pengu-
atan kapasitas tata kelola dan aparatur pembentuk peraturan perun-
dang-undangan juga menjadi prioritas
Oleh karena itu, penting bagi para pengambil kebijakan, perancang
peraturan perundang-undangan dan pemangku kepentingan yang
terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk
memiliki kompetensi yang mendalam tidak hanya dari aspek hukum,
tata kelola prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik namun juga penguasan teknik penyusunan peraturan perun-
dang-undangan (legislative drafting) yang komprehensif.
Untuk itu saya menyambut baik terbitnya, “Buku Tanya Jawab
Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat
Pusat Edisi Revisi”, yang merupakan hasil kolaborasi dan kerja sama
yang sudah terjalin baik antara Kementerian Hukum Republik
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Hal ini seba-
gai wujud nyata dari komitmen kita bersama dalam mendukung
iv
