Page 6 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 6

terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berkualitas, trans-
            paran, dan partisipatif.
                Dalam upaya memperkuat sistem regulasi yang adaptif dan taat
            asas, kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi
            legislator, pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum, perancang
            peraturan perundang-undangan dan pemangku kepentingan sepu-
            tar pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui buku
            edisi penyempurnaan ini kami berupaya menjawab berbagai perta-
            nyaan substantif dan teknik terkait pembentukan peraturan perun-
            dang-undangan yang diharapkan lebih responsif dan adaptif dengan
            dinamika pembentukan peraturan perundang- undangan antara lain
            mengakomodir perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
            2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-
            Undang tersebut merupakan payung hukum pembentukan peraturan
            perundang-undangan yang mengatur metode dan tahapan pemben-
            tukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan,
            penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan atau penetapan dan
            pengundangan peraturan perundang-undangan dan telah dilakukan
            beberapa kali perubahan substantif, terakhir dengan Undang-Undang
            Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
            Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
            undangan.
                Perubahan signifikan tersebut terkait dengan pengaturan metode
            omnibus law, penguatan harmonisasi peraturan perundang-undangan,
            pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan
            perundang-undangan secara elektronik, dan penguatan partisi-
            pasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam
            pembentukan peraturan perundang- undangan, perubahan teknik







                                          v
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11