Page 168 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Jawaban:
1. Nama perda tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akro-
nim kecuali terdapat hal sebagai berikut:
2. belum diserap dalam bahasa Indonesia atau belum ada padanan
kata dalam bahasa Indonesia;
3. merupakan istilah teknis yang baku;
4. jika tidak disingkat dapat mengubah makna bahasa tersebut;
dan/atau
5. sudah merupakan istilah yang baku dan digunakan secara inter-
nasional.

Pertanyaan 136
Apakah nama perda pendelegasian dapat berbeda dengan rumusan
pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mendelegasikan?

Jawaban:
Nama perda pendelegasian dapat berbeda dengan rumusan pende-
legasian sepanjang materi muatan atau ruang lingkup yang diatur
mempunyai makna yang sama atau tidak menyimpang dari pera-
turan perundang-undangan yang mendelegasikan.
Contoh:

1. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa berbunyi:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur
dalam perda kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah”.
Pendelegasian tersebut menjadi:

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 119