Page 170 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 170

Unsur filosofis paling banyak terdiri dari 2  (dua) konsiderans,
                termasuk  yang mengandung  historis.
            2.  Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
                untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
                Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.
            3.  Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
                untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan
                hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang
                akan  diubah,  atau  yang akan dicabut guna menjamin kepastian
                hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak
                terdiri dari 2 (dua) konsiderans.
                Contoh:

                Menimbang:
                a.  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  untuk  mendapatkan
                    pendidikan yang  baik  dan  layak,  yang  diselenggarakan
                    oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan tujuan
                    negara  untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa; (unsur
                    filosofis)
                b.  bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu melibatkan
                    peran aktif masyarakat untuk mendukung terselenggara-
                    nya    pendidikan yang partisipatif, berkeadilan, efektif,
                    efisien dan berkualitas serta memperkuat nilai kearifan lokal
                    masyarakat; (unsur sosiologis)
                c.  bahwa rangka menjamin kepastian hukum dalam penye-
                    lenggaraan pendidikan dan melaksanakan kewenangan
                    otonomi daerah di bidang pendidikan perlu adanya  perda
                    yang mengatur penyelenggaraan pendidikan secara kom-
                    prehensif; (unsur yuridis)






            Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   121
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175