Page 177 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Konsiderans perda yang didelegasikan dari dua atau lebih peraturan
perundang- undangan setingkat dirumuskan dengan menyebutkan
semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang mendele-
gasikan.

II.B. DASAR HUKUM

Pertanyaan 146

Apa yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum perda?
Jawaban:

Yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum perda: 95
1. dasar kewenangan pembentukan perda; dan
2. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pemben-
tukan perda.
Yang dimaksud dengan dasar kewenangan pembentukan perda
adalah dasar hukum pemerintahan daerah berdasarkan atribusi kewe-
nangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk dapat membentuk perda. Selain itu,
dasar kewenangan pembentukan perda adalah undang-undang tentang
pembentukan daerah dan undang-undang tentang pemerintahan
daerah.
Dengan demikian, dasar hukum pembentukan perda sebagai ber-
ikut :
96
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

95 Ibid, Angka 28
96 Ibid, Angka 39

128 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah