Page 178 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

2. undang-undang tentang pembentukan daerah; dan
3. undang- undang tentang pemerintahan daerah.
Jika terdapat Peraturan Perundang–undangan di bawah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meme-
rintahkan secara langsung pembentukan perda, peraturan perun-
dang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Pencantuman
97
peraturan perundang-perundangan dalam dasar hukum dilengkapi
dengan lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara,
tambahan berita negara, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah,
berita daerah, dan tambahan berita daerah.

Pertanyaan 147

Bagaimana pencantuman dasar hukum jika perda tersebut me-
rupakan perintah dari undang-undang dengan metode omnibus?
Jawaban:
Dasar hukum perda yang merupakan perintah dari undang-undang
dengan metode omnibus mencantumkan:

1. dasar kewenangan pembentukan perda; dan
2. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pemben-
tukan perda.
Dalam hal undang-undang yang memberikan dasar kewenangan
dan memerintahkan pembentukan perda diubah dengan metode
omnibus, dalam dasar hukum perda tersebut dicantumkan secara rinci
perubahan undang- undangnya.
Contoh:

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang merupa-
kan delegasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

97 Ibid, Angka 40

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 129