Page 241 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 241

Contoh 1. Pencabutan  perda: Peraturan Daerah Provinsi Jawa
                Tengah Nomor 2  Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan
                Daerah Jateng Petro Energi:
                                           Pasal 53
                Pada saat perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi
                Jawa Tengah Nomor 15  Tahun 2013  tentang Perseroan Terbatas
                Sarana Patra Hulu Cepu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
                Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
                Tengah Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

            2.  pencabutan suatu perda melalui perda yang tingkatannya lebih
                tinggi dilakukan  jika perda yang tingkatannya lebih tinggi ter-
                sebut  dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau
                sebagian dari materi perda yang tingkatannya lebih rendah yang
                dicabut itu. 128
                Jika perda yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara perumusannya
                dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi. 129
                    Contoh 2. Pencabutan lebih dari 1 (satu) perda:
                Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8  Tahun 2021
                tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: Pasal
                1 Pada saat perda ini mulai berlaku, maka:

                a.  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Tengah Nomor  19
                    Tahun  2003  tentang Penyelenggaraan  Perhubungan Dan
                    Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
                    Tahun  2003 Nomor  131);
                b.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun
                    2013 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan


                128  Ibid, butir 224, Lampiran II.
                129  Ibid, butir 147, Lampiran II

        192      Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246