Page 237 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Pasal 13
Perangkat Daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerin-
tahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masya-
rakat yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebe-
lum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai
dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan
urusan pemerintahan umum diundangkan, kecuali untuk urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan Masyarakat melekat pada
Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
yang dibentuk dengan perda ini.
6. Contoh ketentuan peralihan mengenai tindakan hukum peme-
rintahan
Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2019
tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 59
1) BUMD yang telah ada sebelum perda ini berlaku, wajib
menyesuaikan bentuk badan hukumnya dengan per-
da ini.
2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ke-
pemilikan sahamnya dibawah 51% (lima puluh satu
per seratus), wajib menyesuaikan kepemilikan saham-
nya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu per
seratus).
7. Contoh ketentuan peralihan mengenai kepegawaian
Contoh:

188 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah