Page 232 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

1. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
2. menjamin kepastian hukum;
3. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dam-
pak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat semen-
tara. 124

Pertanyaan 190

Tindakan hukum, hubungan hukum atau akibat hukum apa yang
dapat dimuat dalam ketentuan peralihan dalam perda?

Jawaban:
Ketentuan peralihan diperlukan karena adanya tindakan hukum,
hubungan hukum, atau akibat hukum yang diatur dalam perda yang
lama tidak dapat diberlakukan langsung sama pada saat perda yang
baru diundangkan.
Beberapa tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum
yang dapat dimuat dalam ketentuan peralihan antara lain mengenai
perizinan, persetujuan, pendaftaran, perjanjian atau kontrak, doku-
men, reorganisasi, penghapusan organisasi, penggabungan organisasi,
perubahan nama organisasi termasuk pengaturan keberadaan status
pegawainya, aset, organisasi dan tata kerja, serta jangka waktu, tindakan
hukum pemerintahan, status kepegawaian, tindakan pemerintahan,
dan lain-lain.

1. Contoh ketentuan peralihan mengenai perizinan
Contoh A:
Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru Nomor 17 Tahun 2015
tentang Izin Usaha Industri.

124 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan …, Butir 127, Lampiran II.

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 183