Page 231 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

22 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
Rumusan ketentuan pidana di atas menjelaskan mengenai penja-
tuhan pidana denda di luar Kategori I dan Kategori II dengan menda-
sarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme-
rintahan Daerah, ketentuan pidana dapat dimuat dalam perda, dengan
ketentuan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

III.D. KETENTUAN PERALIHAN

Pertanyaan 188

Apakah muatan dari ketentuan peralihan dalam perda?
Jawaban:

1. Ketentuan peralihan dalam perda memuat penyesuaian pengatur-
an “tindakan hukum”, “hubungan hukum” atau “akibat hukum”
yang sudah ada berdasarkan perda yang lama terhadap perda
yang baru.
2. Penyesuaian tersebut dapat memuat “penyimpangan sementara”,
yang dapat berupa “penundaan sementara”, dan “pemberlakuan
surut”.

Pertanyaan 189
Apakah tujuan atau alasan dirumuskannya ketentuan peralihan
dalam perda?

Jawaban:
Tujuan atau alasan dirumuskannya ketentuan peralihan untuk:

182 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah