Page 226 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

melihat apakah negara dan aparat penegak hukumnya dinilai mampu
menyelesaikan persoalan pidana yang dikriminalisasi. Dalam konteks
ini Theo de Roos menggunakan istilah aplikabilitas, yakni apakah krimi-
nalisasi tersebut memang dapat diterapkan oleh penegak hukum.
Oleh karena itu, menjadi penting dalam pengaturan ketentuan
pidana di dalam perda untuk memperhatikan parameter-parameter
tersebut yang dapat dipertimbangkan dalam kontes kedaerahan sesuai
dengan keberlakuan perda tersebut.

Pertanyaan 187

Bagaimana cara merumuskan dan menentukan besaran dan jenis
sanksi pidana dalam perda?
Jawaban:

Pada dasarnya, ketentuan pidana dapat dimuat dalam perda, dengan
ketentuan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) . Selain itu, perda juga dapat memuat ancaman pidana
122
kurungan atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan lainnya ,
123
Pada saat ini setelah diundangkannya UU KUHP, besaran dan jenis
sanksi pidana dalam suatu perda tidak lagi mengacu pada ketentuan
Pasal 15 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini
sesuai dengan amanat Pasal 615 KUHP yang menyatakan bahwa:

122 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan …,
Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
123 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …,
Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 238 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 177