Page 221 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

rakyat (DPRD). Peraturan perundang-undangan yang dalam pem-
bentukannya melibatkan DPRD adalah perda.
Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang mengatur bahwa materi muatan mengenai
ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, perda
Provinsi; atau perda Kabupaten/Kota.
Dalam menyusun perda yang memuat ketentuan pidana perlu
memperhatikan Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 terhadap asas
legalitas telah diperjelas dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU
KUHP) yang menyatakan bahwa:

Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/
atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan
perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
Penjelasan Pasal 1 ayat (1)
Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa
suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana jika ditentukan oleh atau
didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perun-
dang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang dan perda.
Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena
itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana
harus sudah ada sebelum Tindak Pidana dilakukan. Hal ini berarti
bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Pertanyaan 186
Bagaimana menentukan pemberian sanksi pidana terhadap suatu
norma yang dilanggar?

172 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah