Page 220 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Pasal 80
1. Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti keru-
gian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
2. Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Rumusan sanksi perdata tidak perlu mencantumkan jenis sanksi apa
yang dibebankan kepada pihak yang melanggar aturan (perbuatan
melawan hukum). Sanksi perdata diserahkan kepada para pihak yang
bersengketa melalui mekanisme gugatan ke pengadilan, termasuk
pemerintah daerah sebagai penggugat atau tergugat.
Pada umumnya sanksi keperdataan berupa pengenaan ganti keru-
gian. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menjatuhkan sanksi
keperdataan lainnya seperti pencabutan hak perwalian/kuasa asuh,
hak pengampuan, pernyataan pailit, dan keperdataan lainnya.

III.C. KETENTUAN PIDANA

Pertanyaan 185

Apakah ketentuan pidana dapat dimuat dalam perda?
Jawaban:

Ketentuan pidana dapat dimuat dalam perda provinsi atau perda
kabupaten/kota. Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa
pengenaan sanksi pidana terhadap seseorang merupakan pembatas-
an atau pengurangan hak asasi manusia. Dengan demikian apabila
peraturan akan memuat sanksi pidana diperlukan persetujuan wakil

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 171