Page 215 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

5) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.
Contoh 3:
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pe-
nyelenggaraan Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Pasal 41

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 10 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 30, Pasal 32 ayat (2)
dan ayat (5); Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), dan
Pasal 37, dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran;
2. peringatan tertulis;
3. pembatalan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e.
pembatalan persetujuan;
4. pembatalan pendaftaran;
5. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan/
atau h. pencabutan izin.

Pertanyaan 181
Apakah sanksi administratif dapat dirumuskan dalam perda tanpa
terlebih dahulu ada pengaturannya di undang-undang?

Jawaban:
Pada dasarnya sanksi administratif tidak dapat dirumuskan dalam
perda tanpa diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam
hal undang-undang tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas
mengatur mengenai sanksi administratif, tetapi diperlukan dalam
rangka:

166 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah