Page 210 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 210

2.  tercantum dalam hukum publik;
            3.  dilakukan oleh  pemerintah (sanksi administratif otomatis oleh
                pemerintah, sedangkan sanksi pidana berdasarkan putusan hakim
                pidana);
            4.  reaksi terhadap tidak ditaatinya kewajiban yang ditetapkan dalam
                norma- norma hukum publik (peraturan perundang-undangan).

            Pertanyaan 179

            Apa bentuk sanksi administratif yang dapat diatur dalam perda?

                Jawaban:
            Bentuk sanksi administratif, antara lain:
            1.  Peringatan/teguran lisan
                Merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan pada
                umumnya merupakan  tahap  awal sebelum  pemberian  sanksi
                administratif yang  lebih berat. Pemberian sanksi ini dapat dila-
                kukan lebih dari 1 (satu) kali.

            2.  Peringatan/teguran tertulis
                Tahapan selanjutnya dari sanksi administratif yaitu teguran tertu-
                lis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sanksi admi-
                nistratif teguran tertulis:
                a.  perintah yang jelas;
                b.  apa yang harus dilakukan;
                c.  ketentuan mana yang dilanggar; dan
                d.  pihak (addressat) yang diberikan perintah harus jelas.
            3.  Tindakan paksa  pemerintahan/daya paksa  polisional (bestuurd-
                wang/politie dwang)
                Merupakan tindakan langsung yang nyata (feitelijke handelingen)
                dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan




            Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   161
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215