Page 210 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 210
2. tercantum dalam hukum publik;
3. dilakukan oleh pemerintah (sanksi administratif otomatis oleh
pemerintah, sedangkan sanksi pidana berdasarkan putusan hakim
pidana);
4. reaksi terhadap tidak ditaatinya kewajiban yang ditetapkan dalam
norma- norma hukum publik (peraturan perundang-undangan).
Pertanyaan 179
Apa bentuk sanksi administratif yang dapat diatur dalam perda?
Jawaban:
Bentuk sanksi administratif, antara lain:
1. Peringatan/teguran lisan
Merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan pada
umumnya merupakan tahap awal sebelum pemberian sanksi
administratif yang lebih berat. Pemberian sanksi ini dapat dila-
kukan lebih dari 1 (satu) kali.
2. Peringatan/teguran tertulis
Tahapan selanjutnya dari sanksi administratif yaitu teguran tertu-
lis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sanksi admi-
nistratif teguran tertulis:
a. perintah yang jelas;
b. apa yang harus dilakukan;
c. ketentuan mana yang dilanggar; dan
d. pihak (addressat) yang diberikan perintah harus jelas.
3. Tindakan paksa pemerintahan/daya paksa polisional (bestuurd-
wang/politie dwang)
Merupakan tindakan langsung yang nyata (feitelijke handelingen)
dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 161