Page 209 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

pengenaan sanksi akan diputuskan oleh hakim di pengadilan pada
perkara perdata. Sanksi pidana merupakan bentuk pengenaan sanksi
terhadap pelanggaran ketentuan pidana baik berupa pelanggaran atau
kejahatan. Sanksi pidana merupakan ultimum remedium artinya jika
terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perda tidak cukup diselesai-
kan atau diperbaiki dengan mekanisme penegakan hukum melalui
sanksi administratif baru dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana lebih
tepat diatur dalam undang-undang.

III.B.1.SANKSI ADMINISTRATIF

Pertanyaan 178

Apa yang dimaksud dengan sanksi administratif?
Jawaban:

Sanksi dapat diartikan sebagai “tindakan yang dibebankan hukum
publik, yang dapat dilakukan pemerintah terhadap penduduk seba-
gai reaksi atas tidak dipatuhinya kewajiban-kewajiban yang muncul
dari norma-norma hukum tata pemerintahan” (door het publiekrecht
voorziene, belastende maatregelen die de overheid jegens een burger
kan aanwenden als reactie op-niet naleving van verplichtingen uit
bestuursrechtelijk normen). (Konijnenbelt: 452) Jadi unsur-unsur
dalam sebuah sanksi administratif (tata pemerintahan) adalah:
1. tindakan yang dibebankan kepada seorang warga negara yang
melakukan pelanggaran (overtreder);

160 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah