Page 214 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

sud pada ayat (1), pemilik bangunan dikenai sanksi
administratif berupa penghentian penggunaan ba-
ngunan.
Dalam praktik, jika norma perintah atau larangan yang dapat
dijatuhkan sanksi administratif tersebar dalam banyak pasal, untuk
menghindari penulisan yang berulang dibuat bab/bagian tersen-
diri yang mengatur sanksi administratif termasuk pejabat yang
memberikan sanksi dan tata caranya.
Contoh 2:
Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Pe-
nyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

(3) walikota berwenang menerapkan sanksi administratif
kepada setiap orang atau badan usaha/badan hukum
yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4).
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a) peringatan tertulis;
b) penundaan pemberian persetujuan dokumen
dan/ atau perizinan;
c) denda administratif sebesar Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah);
d) dimasukan ke dalam daftar hitam (black list) dan
dipublikasikan kepada masyarakat.

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 165