Page 211 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 211
yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tindakan paksa pemerintahan/daya paksa polisional antara lain
pembekuan atau pemberhentian sementara kegiatan, pencabutan
izin, dan pembubaran.
4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan
Ada 2 (dua) alasan suatu keputusan yang menguntungkan dapat
ditarik kembali:
a. yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan, persya-
ratan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dikaitkan dengan izin, subsidi, atau pembayaran; atau
b. yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohon-
an untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah
memberikan data atau keterangan tidak benar atau tidak
lengkap, apabila data atau keterangan tersebut diberikan
secara benar atau lengkap kemungkinan keputusan yang
diberikan akan lain.
Penarikan kembali keputusan yang akan menguntungkan
pada umumnya dituangkan dalam keputusan sehingga penarikan
kembali keputusan merupakan keputusan yang baru yang berisi
penarikan kembali dan menyatakan keputusan yang terdahulu
tidak berlaku.
5. Denda administratif
Pengenaan denda administratif merupakan reaksi terhadap
pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman
yang pasti. Pembuat perda dapat memberikan wewenang kepada
Perangkat Daerah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda
(geldboete) terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran
terhadap perda. Denda administratif telah ditentukan mengenai
jumlah yang dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan.
162 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah