Page 211 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 211

yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
                Tindakan paksa pemerintahan/daya paksa polisional antara lain
                pembekuan atau pemberhentian sementara kegiatan, pencabutan
                izin, dan pembubaran.
            4.  Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan
                Ada 2 (dua) alasan suatu keputusan yang menguntungkan dapat
                ditarik kembali:
                a.  yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan, persya-
                    ratan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
                    dikaitkan dengan izin, subsidi, atau pembayaran; atau
                b.  yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohon-
                    an untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah
                    memberikan data atau keterangan tidak benar atau tidak
                    lengkap, apabila data atau keterangan tersebut diberikan
                    secara benar atau lengkap kemungkinan keputusan yang
                    diberikan akan lain.
                    Penarikan kembali keputusan yang  akan  menguntungkan
                pada umumnya dituangkan dalam keputusan sehingga penarikan
                kembali keputusan merupakan keputusan yang baru yang berisi
                penarikan kembali dan menyatakan  keputusan  yang terdahulu
                tidak berlaku.

            5.  Denda administratif
                Pengenaan  denda administratif  merupakan  reaksi terhadap
                pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman
                yang pasti. Pembuat perda dapat memberikan wewenang kepada
                Perangkat Daerah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda
                (geldboete) terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran
                terhadap perda. Denda administratif telah ditentukan mengenai
                jumlah yang dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan.


        162      Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216