Page 207 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

untuk ikut melaksanakan ketentuan dalam perdasehingga
juga merupakan kegiatan yang membutuhkan pengawasan.
Sedangkan bab pembiayaan ditempatkan terakhir karena
sebagai dasar untuk membiayai pelaksanaan perda tersebut
secara keseluruhan.
c. pembentukan produk hukum daerah meliputi perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pembinaan (fasilitasi), evaluasi,
Nomor register, penetapan, penomoran, pengundangan dan
autentifikasi, dan penyebarluasan. 110
2. pembagian berdasarkan Ruang lingkup
Penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
meliputi pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan 111
3. pembagian berdasarkan Jenis/Obyek yang diatur
Ruang lingkup ketertiban umum yang diselenggarakan oleh Peme-
rintah Daerah, meliputi: 112
a. tertib bangunan;
b. tertib lalu lintas, angkutan jalan dan fasilitas umum;
c. tertib lingkungan;
d. tertib pencegahan kebakaran;
e. tertib usaha tertentu; dan
f. tertib sosial.
4. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan
Seperti Inspektur Daerah, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspek-
tur Pembantu

110 Kabupaten Madiun, Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
111 Kabupaten Paser, Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perlindungan Perempuan
Terhadap Kekerasan, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2016.
112 Kota Balikpapan, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017

158 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah