Page 202 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

kepada perempuan berupa kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan,
keamanan serta terhindar dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi
dan diskriminasi.
peraturan gubernur tersebut merupakan pendelegasian dari Pera-
turan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, di mana perda membe-
rikan batasan pengertian pada frasa “Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan”.
Pasal 1

1. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan adalah segala upaya
untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi dan diskrimi-
nasi terhadap perempuan dan untuk memenuhi hak perempuan
korban

Pertanyaan 169

Apakah definisi atau batasan pengertian dapat dirumuskan dalam
bentuk tabulasi?
Jawaban:
Definisi atau batasan pengertian disarankan tidak dirumuskan
dalam bentuk rincian atau tabulasi. Rumusan yang berupa rincian
atau tabulasi tersebut dapat diatur dalam pasal lain.

Namun jika penulisan dengan menggunakan tabulasi tidak dapat di-
hindari untuk mendapatkan kejelasan makna tetap dapat dilakukan.

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 153