Page 201 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

batasan pengertiannya menggunakan frasa “selanjutnya disebut” atau
frasa “selanjutnya disingkat”.

Pertanyaan 168

Bagaimana penulisan penggunaan huruf kapital atau huruf kecil
terhadap suatu kata atau istilah dalam peraturan pelaksanaan yang
tidak mendefinisikan suatu kata atau istilah yang telah didefinisikan
oleh peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan?
Jawaban:
Penulisan suatu kata atau istilah dalam peraturan pelaksanaan yang ti-
dak mendefinisikan suatu kata atau istilah, namun telah didefinisikan
di peraturan perundang-undangan yang mendelegesaikan maka kata
atau istilah tersebut ditulis dengan menggunakan huruf awal kecil.

Namun demikian, jika kata atau istilah tersebut digunakan secara ber-
ulang dan telah didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan
yang mendelegasikan, kata atau istilah tersebut harus dicantumkan
dalam ketentuan umum dan penulisannya diawali dengan huruf
kapital.
Contoh:
Frasa “penyelenggaraan perlindungan perempuan” dalam ketentuan
Pasal 2 ayat (6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 33
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eks-
poloitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

(6) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d merupakan penyelenggaraan perlindungan perempuan yang membe-
rikan manfaat

152 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah