Page 200 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan
peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain-
nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Pengertian perancang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaannya:
“Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya dise-
but Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat
dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwe-
nang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perun-
dang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya”.

Pertanyaan 167

Apakah teknik penulisan pada definisi atau batasan pengertian
(singkatan, akronim, dan penggunaan huruf kapital) berlaku juga
terhadap konsiderans?
Jawaban:

Teknik penulisan pada definisi atau batasan pengertian (singkatan,
akronim, dan penggunaan huruf kapital) tidak berlaku juga terhadap
konsiderans, teknik penulisan tersebut hanya diterapkan pada batang
tubuh, penjelasan (jika ada), dan lampiran (jika ada). Batang tubuh
yang dimaksud adalah dimulai dari Pasal1.
Jika dalam Pasal 1 Ketentuan Umum mencantumkan kata atau
istilah yang letaknya sebelum kata atau istilah tersebut diberikan definisi
atau batasan pengertian maka penulisan kata atau istilah tersebut diawali
dengan huruf kapital kecuali kata atau istilah yang dalam definisi atau

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 151