Page 212 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Denda administratif hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan
wewenang yang diatur dalam perda dalam arti formal.
6. Pengenaan uang paksa (dwangsom)
Uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berda-
sarkan syarat dalam perjanjian yang harus dibayar karena tidak
menunaikan atau tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai
dengan waktu yang ditentukan. Dalam hal ini berbeda dengan
ganti kerugian (sanksi perdata). Pengenaan uang paksa pada
umumnya dilakukan apabila tindakan paksa pemerintahan sulit
dilakukan atau dianggap terlalu berat untuk dilakukan. Pengenaan
uang paksa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau setiap kali
terjadi pelanggaran.
Sanksi administratif dapat diterapkan secara berjenjang dari yang
bobotnya ringan, seperti teguran, hingga ke yang bobot yang le-
bih berat, seperti pemberhentian sementara. Artinya bahwa untuk
menerapkan sanksi administratif yang lebih berat, pada umumnya
terlebih dahulu dilakukan dengan pemberian sanksi administratif
yang paling ringan. Apabila setelah diberikan sanksi administratif
yang paling ringan tidak ada tanggapan dari yang dikenai sanksi,
sanksi administratif yang lebih berat dapat diberikan.

Secara yuridis, bentuk sanksi administratif dalam perda diatur
dalam ketentuan Pasal 238 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, berupa:
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. penghentian sementara kegiatan;
4. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pen-
cabutan tetap izin;

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 163