Page 216 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
2. mengisi kekosongan hukum;
3. memberikan kepastian hukum; dan
4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna
kepemanfaatan dan kepentingan umum;
maka sanksi administratif dapat dirumuskan dalam perda tanpa
terlebih dahulu ada pengaturannya di undang-undang.
Contoh:
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pe-
nyelenggaraan Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Kota Balikpapan

Pasal 44
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5) dikenakan sanksi administratif berupa:

1. teguran;
2. peringatan tertulis;
3. pembatalan persetujuan; dan/atau d. pembatalan pendaftaran.

Pertanyaan 182

Apakah suatu pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif
dapat dikenakan sanksi pidana?
Jawaban:

Pelanggaran terhadap norma perintah atau larangan yang bersifat
administratif tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun demikian,
penjatuhan sanksi administratif tidak menyebabkan gugurnya sanksi
pidana jika tindakan tersebut juga dapat dibuktikan sebagai tindakan
pelanggaran atau kejahatan yang memenuhi unsur delik suatu tindak
pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang.

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 167