Page 218 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 218

d)  penghentian    sementara   atau   tetap  pada
                            pemanfaatan bangunan gedung;
                        e)  pembekuan IMB Gedung;
                        f)  pencabutan IMB Gedung;
                        g)  pembekuan SLF bangunan gedung;
                        h)  pencabutan SLF bangunan gedung; atau
                        i)  perintah pembongkaran bangunan gedung.
                    2)  Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
                        ayat (1)  Pemilik dan/atau pengguna dapat dikenakan
                        denda administratif paling banyak 10% (sepuluh per-
                        sen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah diba-
                        ngun.
                    3)  Pemilik dan/atau  pengguna  Bangunan  Gedung yang
                        tidak memiliki IMB pada saat perda ini mulai berlaku
                        wajib mengurus izin dan dikenakan 3 (tiga) kali Retri-
                        busi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
                    4)  Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
                        (2) dan ayat (3) disetor ke kas Daerah.
                                       Pasal 183
                    1)  Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung
                        yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain
                        dan/atau  kecelakaan  bagi  orang  lain  atau  mengaki-
                        batkan  cacat seumur hidup dan/atau mengakibatkan
                        hilangnya nyawa orang lain dipidana sesuai ketentuan
                        peraturan perundang- undangan.
            (sanksi dalam Undang-Undang  yaitu pidana penjara  paling lama
            3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10 % (sepuluh persen)
            dalam hal mengakibatkan kerugian harta benda orang lain), pidana
            penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak




            Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   169
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223